Muhammad Ulul Albab

Kalau kita bicara sejarah, saya sering merasa ada satu hal yang jarang kita tanyakan: siapa yang sebenarnya menentukan cerita tentang masa lalu? Kita biasanya menerima sejarah sebagai sesuatu yang sudah selesai, yaitu kumpulan tanggal, tokoh, kejadian, lalu tinggal dihafalkan. Tapi ketika saya mencoba melihat kembali peristiwa G30S dan kekerasan 1965–1966, saya justru menemukan pertanyaan yang lebih rumit: kalau peristiwanya sama dan pada tahun yang sama, kenapa cara orang mengingatnya bisa berbeda?

Selama bertahun-tahun, saya mengenal 1965 terutama melalui cerita tentang G30S, PKI, para jenderal yang menjadi korban, dan usaha menghentikan komunisme. Cerita itu begitu kuat sampai rasanya seperti satu-satunya pintu untuk memahami 1965. Padahal, ada bagian lain yang juga perlu dilihat: kekerasan yang terjadi setelahnya terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota, simpatisan, atau berkaitan dengan PKI seolah sengaja dihapus dari fakta sejarah republik ini.

Komnas HAM dalam penyelidikannya menemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965–1966, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Bagi saya, temuan ini membuat cara melihat 1965 menjadi lebih luas. Kita tidak cukup hanya bertanya, “siapa yang terlibat dalam G30S?” Kita juga perlu bertanya, “apa yang terjadi kepada orang-orang setelah peristiwa itu?”

Di titik ini saya mulai melihat bahwa sejarah ternyata bukan cuma kumpulan fakta. Ada proses memilih cerita mana yang paling sering muncul dan cerita mana yang jarang terdengar. Pada masa Orde Baru, narasi tentang 1965 sangat kuat dibentuk melalui pendidikan, media, film, dan berbagai simbol negara. Penelitian tentang ingatan 1965 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap kelompok yang dituduh komunis sering kali tidak mendapat tempat yang sama dalam narasi resmi. Bahkan setelah Orde Baru berakhir, pengaruh cara pandang tersebut belum langsung hilang.

Bagi saya, inilah bagian yang paling menarik: sejarah bisa menjadi seperti sebuah ruangan yang pintunya tidak dibuka untuk semua orang. Ada cerita yang berdiri di tengah ruangan dan terus didengar, sementara cerita lain berada di sudut dan baru terdengar ketika seseorang berani mendekat. Saya tidak sedang mengatakan bahwa satu cerita harus langsung dibuang dan diganti dengan cerita yang lain. Justru sebaliknya, saya merasa kita perlu membuka lebih banyak pintu dan membandingkan sumber-sumber yang ada.

 

G30S sendiri merupakan peristiwa politik yang kompleks dan keterlibatan berbagai aktor di dalamnya masih menjadi bahan kajian sejarah. Tetapi persoalan mengenai siapa yang terlibat dalam G30S perlu dibedakan dari persoalan kekerasan massal yang terjadi setelahnya. Menurut saya, dua hal ini tidak seharusnya dicampur menjadi satu kesimpulan sederhana. Mengakui adanya persoalan dalam G30S tidak otomatis berarti membenarkan kekerasan terhadap orang-orang yang kemudian dituduh berkaitan dengan PKI. Sebaliknya, membicarakan penderitaan korban juga tidak berarti harus menghapus perdebatan mengenai G30S.

Setelah Reformasi 1998, ruang untuk membicarakan 1965 memang menjadi lebih terbuka. Muncul kesaksian korban, buku, penelitian, film dokumenter, dan diskusi yang mencoba menghadirkan sisi lain. Tetapi menurut saya, pergantian rezim tidak otomatis menghapus ingatan yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Cara kita memahami 1965 masih bisa dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dari keluarga, sekolah, lingkungan, media, bahkan film yang kita tonton.

Karena itu, saya tidak ingin tulisan ini berakhir dengan kalimat bahwa “versi ini paling benar” atau “versi itu harus dibuang”. Justru saya ingin mengajak kita sedikit lebih curiga terhadap sejarah yang terlalu sederhana. Ketika membaca sebuah cerita sejarah, mungkin kita perlu bertanya: siapa yang menulisnya? Sumbernya dari mana? Siapa yang diberi ruang untuk berbicara? Dan siapa yang tidak ada dalam cerita itu?

Bagi saya, belajar sejarah bukan berarti mewarisi kebencian dari generasi sebelumnya. Kita bisa mengakui adanya konflik politik, membicarakan G30S, melihat berbagai versi yang berkembang, sekaligus memberi ruang bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka. Kita tidak harus menutup mata terhadap satu bagian hanya karena bagian lain terasa lebih familiar.

Pada akhirnya, mungkin masalah terbesar dalam sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang siapa yang diberi kesempatan untuk menceritakannya. Saya kira sejarah yang sehat bukan sejarah yang hanya punya satu suara. Sejarah yang sehat adalah sejarah yang berani membuka ruang untuk fakta, perbedaan sumber, kritik, dan pengalaman manusia. Dengan begitu, mengingat 1965 tidak harus berarti terus hidup dalam kebencian terhadap masa lalu, tetapi belajar agar kekerasan dan penghapusan suara tidak kembali terjadi di masa depan.

Catatan sumber

  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), “Peristiwa 1965–1966” dan Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat (2014).
  • McGregor, Katharine; Hearman, Vannessa; McCarthy, Paul. Kajian tentang lanskap ingatan “1965” di Semarang, Critical Asian Studies, 2017.
  • Kajian tentang narasi guru sejarah dalam mengajarkan peristiwa 1965 dan kemungkinan menghadirkan berbagai interpretasi, British Journal of Sociology of Education,
  • Laporan Akhir International People’s Tribunal 1965, tersedia dalam koleksi Perpustakaan Komnas HAM. Catatan: laporan ini merupakan hasil tribunal rakyat, bukan putusan pengadilan negara Indonesia.
Post Views: 29