Fase-fase perekonomian yang terjadi dinegara Indonesia

Nama : Syahdan
Nim : 232400401

A. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia telah mengalami beberapa fase yang menunjukkan dinamika politik, sosial, dan global. Sejak merdekanya Indonesia pada tahun 1945, dihadapkan dengan tantangan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakstabilan politik dan perang kemerdekaan waktu itu. Fase awal ini ditandai dengan kerja keras untuk mengembalikan keadaan ekonomi yang hancur akibat penjajahan dan perang dari kolonial. Dan pada tahun 1950-an hingga 1960, negara kita memasuki fase ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang berorientasi pada nasionalisasi aset asing sisa-sisa penjajahan dan pendekatan ekonomi terpimpin. Fase ini ditandai dengan ketidakstabilan inflasi yang tinggi, keterbatasan investasi, dan stagnannya ekonomi. Kebijakan pemerintah pada masa itu berfokus pada pengontrolan sektor-sektor ekonomi.

Memasuki era Orde Baru tahun 1966-1998, Indonesia mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih liberal dan berorientasi pada pertumbuhan. Pemerintah mulai membuka keran investasi asing dan mendorong industrialisasi yang berfokus pada ekspor. Ini menjadi fase pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada tahun 1980 an dan 1990 an, meskipun diwarnai dengan masalah korupsi dan ketimpangan sosial.

Dan selanjutnya di saat krisis ekonomi Asia pada 1997-1998 menandakan berakhirnya era Orde Baru dan Indonesia berada di fase reformasi ekonomi. Reformasi ini mencakup mengubah struktur utang, pengalihan badan usaha milik negara BUMN, dan desentralisasi kekuasaan ke daerah.

Hingga saat ini, ekonomi Indonesia terus berkembang dengan menghadapi tantangan globalisasi, perubahan iklim, dan pandemi. Fase-fase ekonomi Indonesia mencerminkan perjalanan panjang sebuah negara berkembang yang berusaha mencapai kesejahteraan dan kestabilan ekonomi.

B. Pembahasan

Indonesia mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Berikut penjelasan fase-fase ekonomi Indonesia;

1. Fase penataan
   Fase penataan setelah kemerdekaan Indonesia padah tahun 1945-1950 berlangsung dalam hal mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan oleh presiden Soekarno  pada 17 Agustus 1945. Pada periode ini, Indonesia menghadapi tantangan besar akibat masih ada keinginan penjajah militer Belanda yang ingin kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Selama fase ini, meskipun terjadi berbagai usaha untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, prosesnya sangat terhambat oleh faktor-faktor seperti inflasi yang meningkat, ketergantungan pada harga ekspor di pasar internasional, serta ketidakstabilan politik akibat Belanda yang terus menerus ingin menjajah kembali Indonesia setelah kemerdekaan dan pergantian kabinet yang sering terjadi. Pada fase ini perekonomian juga dipengaruhi oleh masa transisi dari ekonomi kolonial Belanda dan Jepang menuju ekonomi kemerdekaan Indonesia. Rencana pembangunan belum terstruktur dengan baik karena fokus pemerintah lebih fokus pada mempertahankan kemerdekaan dari serangan eksternal dan keinginan Belanda untuk menjajah kembali dan penjajah lainnya. Meskipun ada beberapa rencana untuk memajukan industri dan produktivitas rakyat, kebijakan ekonomi yang diambil sering kali tidak konsisten dan kurang mendapat dukungan politis yang memadai.
2. Fase memperkuat pilar ekonomi.
   Fase ekonomi Indonesia yang memperkuat pilar ekonomi dimulai pada masa Orde Baru pada tahun 1966-1998  di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode ini menandai perubahan besar dari sistem ekonomi komando di masa Orde Lama menjadi ekonomi pasar yang lebih liberal. Berikut beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada masa itu:

1. Liberalisasi Ekonomi dan Penanaman Modal Asing: Salah satu kebijakan paling signifikan pada masa itu adalah dibukanya peluang bagi penanaman modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968. Langkah ini bertujuan menarik investasi untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, yang mengalami pembekuan atau tidak adanya perkembangan setelah masa Orde Lama.
2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita): Repelita merupakan rangkaian program pembangunan yang di cetus oleh Widjojo Nitisastro pada tahun 1967 saat ia menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Repelita pada tahun 1969-1974, fokus utamanya adalah pembangunan sektor pertanian dan industri, seperti agroindustri (mengelola hasil pertanian), untuk meningkatkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor. Ini membantu menstabilkan ekonomi dan memperkuat pilar-pilar ekonomi yang ada dalam Indonesia.
3. Pemulihan Stabilitas Ekonomi dan Politik: Setelah masa krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi dan defisit anggaran, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi. Kebijakan ini termasuk menekan inflasi yang sempat mencapai 500% pada tahun 1966 dan mengurangi defisit anggaran yang sangat besar pada masa Orde Lama.
4. Pertumbuhan Ekonomi dan tinggi nya tingkat Kemiskinan: Di tingkat makro, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan cukup tinggi, bahkan meningkatkan pendapatan per kapita dari sekitar 70 dolar AS pada 1969 menjadi hampir 900 dolar AS pada pertengahan tahun 1990-an. Meskipun begitu, tantangan yang masih dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia.

3. Fase krisis yang mengakibatkan inflasi.

Fase ketiga dari krisis ekonomi di Indonesia merujuk pada krisis tahun 1997-1998, yang dikenal sebagai Krisis Moneter Asia. Periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Tenggara pada tahun 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan dikarenakan beberapa problem yang terjadi waktu itu sehingga negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang berlangsung selama satu tahun lamanya.

1. Latar Belakang Krisis:
   Krisis ini bermula dari devaluasi mata uang Thailand, Bath, pada Juli 1997 yang kemudian menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
   Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi terdapat masalah struktural dalam perekonomiannya, seperti ketergantungan pada utang luar negeri, khususnya sektor swasta, dan lemahnya regulasi perbankan, sehingga juga ikut terpengaruh oleh kebijakan yang dievaluasi dinegara Thailand.
2. Awal Krisis:
   Pada paruh kedua tahun 1997, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mulai mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dipicu oleh keluarnya modal asing yang besar dan kekhawatiran terhadap kestabilan ekonomi.
   Pemerintah Indonesia awalnya mencoba mempertahankan nilai tukar dengan intervensi di pasar valuta asing dan suku bunga yang tinggi, namun upaya ini gagal menghentikan pelemahan Rupiah.
3. Kejatuhan Rupiah dan Dampaknya:
   Nilai Rupiah jatuh dari sekitar Rp2.500 per Dolar AS pada pertengahan 1997 menjadi lebih dari Rp15.000 per Dolar AS pada awal 1998. Jatuhnya nilai Rupiah mengakibatkan banyak perusahaan Indonesia yang memiliki utang terhadap mata uang asing dan mengalami kesulitan untuk membayar utang, sehingga berpotensi kebangkrutan massal.
   Hal ini berdampak pada sektor perbankan yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga terjadi krisis perbankan di mana banyak bank menjadi insolvent.
4. Krisis Sosial dan Politik:
   Krisis ekonomi yang parah ini memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Banyak perusahaan yang tutup, tingkat pengangguran meningkat, dan harga-harga kebutuhan pokok naik secara drastis. Krisis ini juga menyebabkan terjadinya demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai kota di Indonesia yang menuntut reformasi politik dan ekonomi.
   Pada akhirnya, krisis politik mulai sangat amburadul dan meningkat dengan mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun memimpin Indonesia.

Krisis 1997-1998 menyebabkan dampak panjang dan memberikan pelajaran penting bagi Indonesia mengenai pentingnya manajemen makro ekonomi yang baik dan penguatan regulasi sektor perbankan. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan setelah krisis mencakup perubahan struktur perbankan, pengurangan utang luar negeri, serta liberalisasi beberapa sektor ekonomi untuk memperbaiki ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Fase ini tidak hanya meruntuhkan ekonomi, tetapi juga menandai perubahan besar dalam politik Indonesia, yang memicu era reformasi dan demokratisasi di negeri ini.

C. Kesimpulan

Perekonomian Indonesia telah melewati beberapa fase penting sejak merdeka pada tahun 1945, yang mencerminkan perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Fase pertama, penataan ekonomi pasca-kemerdekaan (1945-1950), dihadapkan pada tantangan berat akibat agresi militer Belanda dan inflasi tinggi, yang menghambat upaya pembangunan. Fase kedua, yang dimulai pada era Orde Baru (1966-1998), menandai pergeseran menuju ekonomi pasar dengan liberalisasi investasi dan program pembangunan terencana seperti Repelita, meskipun tetap menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Fase ketiga, krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998, mengakibatkan dampak mendalam baik secara ekonomi maupun sosial, dengan runtuhnya nilai tukar rupiah, kebangkrutan massal, dan krisis perbankan. Krisis ini bukan hanya menjadi titik balik dalam ekonomi, tetapi juga memicu reformasi politik dan sosial yang mendasar di Indonesia.

Secara keseluruhan, perjalanan perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dan adaptasi yang berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pembelajaran dari setiap fase ini penting untuk membangun ekonomi untuk menjadi fondasi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global dan domestik di masa depan.

Daftar pustaka
Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). Perekonomian Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Makassar: Yayasan Barcode.
Rostiana, Endang, & Rodesbi, Anggia. (2020). Transisi Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Diakses pada: 9 Oktober 2024.